Kejari Sitaro Gelar Penerangan Hukum di Siau Barat, Ajak Kapitalau dan BPD Kawal Penggunaan Dana Desa


SITARO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus memperkuat pengawasan Dana Desa.

Melalui Seksi Intelijen, Kejari Sitaro menggelar kegiatan Penerangan Hukum di Kantor Camat Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini diikuti 37 peserta yang terdiri dari Camat Siau Barat, para Kapitalau, perangkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Siau Barat, serta jajaran Kejari Sitaro.

Tujuannya jelas, meningkatkan pemahaman hukum dan mengajak seluruh unsur desa mengawal pengelolaan Dana Desa agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kepala Subseksi I Intelijen Kejari Sitaro, Andreas Prayuda Aprindo, S.H., dalam pemaparannya menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga.

Menurutnya, Kejaksaan RI, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Srikandi Jaga Desa, serta Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) punya peran berbeda, tapi tujuannya sama, yakni mewujudkan desa yang maju, bersih, dan berintegritas.

Dalam kegiatan itu, peserta juga dikenalkan dengan peran ABPEDNAS sebagai mitra strategis Kejaksaan. Kerja sama tersebut sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 29 Juli 2025.

ABPEDNAS sendiri memiliki tiga program pengawasan utama, yakni Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, dan Jaga Indonesia Pintar.

Sementara Srikandi Jaga Desa punya tujuh kegiatan utama, mulai dari konsolidasi organisasi, pengawasan Dana Desa dan BUMDes, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, bantuan hukum, pendidikan politik, hingga kerja sama dan jejaring.

Tak kalah penting, peran ASLINMAS dan Satlinmas juga disorot. Keduanya diharapkan hadir di tengah masyarakat sebagai petugas, pengawas, penggerak, sekaligus sistem peringatan dini.

Beberapa program ASLINMAS yang diperkenalkan di antaranya gerakan pilah sampah, usaha ayam petelur, dan budidaya ikan air tawar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi warga.

Materi selanjutnya disampaikan Kepala Subseksi II Intelijen Kejari Sitaro, Bonifasius Purba, S.H.

Ia menjelaskan, pengawasan Dana Desa kini didukung aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi dengan SISKEUDES. Aplikasi ini dilengkapi fitur pemantauan langsung dan Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah di desa.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan dianalisis oleh Kepala Seksi Intelijen, lalu dikoordinasikan dengan Inspektorat dan APIP daerah.

Dalam penanganannya, Kejaksaan mengedepankan prinsip APIP First. Artinya, penyelesaian diutamakan lewat pengawasan internal pemerintah terlebih dahulu.

Pendekatan administratif dan pembinaan menjadi prioritas. Penegakan hukum baru dilakukan sebagai langkah terakhir jika ditemukan indikasi tindak pidana.

Melalui program Jaksa Garda Desa, Kejaksaan juga memberikan pendampingan hukum secara preventif agar tata kelola desa berjalan tertib dan akuntabel.

Menutup kegiatan, Andreas menegaskan BPD menjadi garda terdepan bersama ABPEDNAS, ASLINMAS, Srikandi Jaga Desa, dan Kejaksaan untuk memperkuat koordinasi.

Dengan sinergi ini, diharapkan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi fondasi desa yang mandiri, sejahtera, dan berintegritas.

Loading...