Kejari Sitaro Gelar Penerangan Hukum di Desa Pehe, Ajak BPD dan Warga Kawal Dana Desa


SITARO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus memperkuat pengawasan Dana Desa. Melalui Seksi Intelijen, Kejari Sitaro melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bagi jajaran pemerintah desa dan BPD, bertempat di Kantor Desa Pehe, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, pada Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari Kapitalau Desa Pehe, BPD Pehe, Linmas Pehe, perangkat desa, masyarakat Desa Pehe dan jajaran Kejari Kepulauan Sitaro.

Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa dan mengajak seluruh unsur masyarakat desa mengawasi penggunaan Dana Desa agar transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kepala Subseksi I Intelijen, Andreas Prayuda Aprindo, S.H., dalam pemaparannya menekankan pentingnya sinergitas lintas lembaga di Kabupaten Kepulauan Sitaro, khususnya di Desa Pehe.

Menurutnya, Kejaksaan RI, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) memiliki fungsi dan peran yang berbeda, tetapi bersatu dalam tujuan bersama mengawal pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Dalam kegiatan itu, peserta juga dikenalkan dengan peran ABPEDNAS sebagai mitra strategis Kejaksaan. Kerja sama tersebut sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 29 Juli 2025.

ABPEDNAS sendiri memiliki tiga program pengawasan utama, yakni Jaga Desa, Jaga Dapur MBG, dan Jaga Indonesia Pintar.

Sementara Srikandi Jaga Desa punya tujuh kegiatan utama, mulai dari konsolidasi organisasi, pengawasan Dana Desa dan BUMDes, pemberdayaan ekonomi perempuan desa, bantuan hukum, pendidikan politik, hingga kerja sama dan jejaring.

Tak kalah penting, peran ASLINMAS dan Satlinmas juga disorot. Keduanya diharapkan hadir di tengah masyarakat sebagai petugas, pengawas, penggerak, sekaligus sistem peringatan dini.

Beberapa program ASLINMAS yang diperkenalkan di antaranya gerakan pilah sampah, usaha ayam petelur, dan budidaya ikan air tawar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi warga.

Andreas Prayuda Aprindo juga menjelaskan, pengawasan Dana Desa kini didukung aplikasi Jaga Desa yang terintegrasi dengan SISKEUDES. Aplikasi ini dilengkapi fitur pemantauan langsung dan Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah di desa.

Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan dianalisis oleh Kepala Seksi Intelijen, lalu dikoordinasikan dengan Inspektorat dan APIP daerah.

Dalam penanganannya, Kejaksaan mengedepankan prinsip APIP First. Artinya, penyelesaian diutamakan lewat pengawasan internal pemerintah terlebih dahulu. Pendekatan administratif dan pembinaan menjadi prioritas. Penegakan hukum baru dilakukan sebagai langkah terakhir jika ditemukan indikasi tindak pidana.

Melalui program Jaksa Garda Desa, Kejaksaan juga memberikan pendampingan hukum secara preventif agar tata kelola desa berjalan tertib dan akuntabel.

Menutup kegiatan, Andreas menegaskan BPD menjadi garda terdepan bersama ABPEDNAS, ASLINMAS, Srikandi Jaga Desa, dan Kejaksaan untuk memperkuat koordinasi.

Dengan sinergi ini, diharapkan Dana Desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi fondasi desa yang mandiri, sejahtera, dan berintegritas.

Loading...